JAKARTAMU.COM | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap tenang meski defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Maret 2025 telah mencapai Rp104,2 triliun, setara 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, angka tersebut masih sesuai dengan proyeksi dan desain fiskal yang telah disepakati dalam APBN 2025.
“Defisit ini bukan sinyal bahaya. Masih dalam jalur yang kita rancang sejak awal,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers rutin “APBN KiTa” edisi April 2025 di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Ia menjelaskan, nominal tersebut baru sekitar 16,9% dari total target defisit tahun ini, yaitu Rp616,2 triliun atau 2,53% dari PDB. APBN 2025 memang disusun dengan pendekatan counter-cyclical untuk menopang pemulihan ekonomi serta mempercepat agenda pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan bahwa keseimbangan primer—indikator penting kondisi fiskal—masih menunjukkan surplus Rp17,5 triliun. Menurutnya, ini mencerminkan bahwa APBN dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. “Tidak perlu panik. Semua sudah dihitung dan dijalankan dengan disiplin fiskal yang solid,” tegasnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Ari Martino menilai defisit awal tahun bukanlah hal luar biasa. Dalam konteks tekanan global dan pemulihan ekonomi, tren seperti ini dinilai wajar.
“Kebijakan fiskal kita masih berada di jalur kehati-hatian. Tidak ada lonjakan tanpa arah atau tanpa skema pembiayaan yang jelas,” kata Ari dalam pernyataan tertulis, Senin (21/4/2025).
Ia juga menyebut bahwa lambannya penerimaan pajak di awal tahun merupakan pola umum bagi negara berkembang. “Kegiatan ekonomi biasanya belum sepenuhnya bergulir di kuartal pertama. Namun pada Maret 2025 sudah ada peningkatan signifikan, dengan pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 9,1 persen,” jelasnya.
Dengan masih adanya surplus keseimbangan primer, Ari meyakini bahwa posisi fiskal Indonesia tetap kokoh. “Ini adalah sinyal bahwa APBN masih dikelola dengan sehat dan berada di jalur aman,” pungkasnya.
