JAKARTAMU.COM | Pemerintah Otoritas Palestina mengecam keras keputusan kabinet keamanan Israel yang menyetujui rencana operasi militer besar-besaran untuk merebut Kota Gaza. Langkah ini dinilai sebagai provokasi ekstrem yang mengancam stabilitas kawasan dan menutup pintu menuju perdamaian global.
Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menyebut tindakan Israel sebagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kehendak internasional untuk mencapai perdamaian dan stabilitas. Ia menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk segera menekan Israel agar menghentikan agresi dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Menurut laporan dari kantor berita resmi Palestina, WAFA, Abu Rudeineh menegaskan bahwa Gaza, bersama Yerusalem dan Tepi Barat, merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Palestina. “Tanpa Gaza, tidak akan ada negara Palestina,” ujarnya, Sabtu (9/8/2025)
Langkah Israel ini memicu gelombang kecaman dari berbagai negara. Menteri luar negeri Italia, Australia, Jerman, Selandia Baru, dan Inggris menyatakan bahwa rencana tersebut akan memperburuk krisis kemanusiaan, membahayakan nyawa para sandera, dan meningkatkan risiko eksodus massal warga sipil.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tetap bersikukuh bahwa operasi tersebut bukanlah bentuk pendudukan, melainkan upaya untuk “membebaskan Gaza dari Hamas.” Namun, pernyataan ini ditanggapi sinis oleh berbagai pihak, termasuk kelompok HAM dan negara-negara sahabat Palestina, yang menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan potensi kejahatan perang.
Sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023, lebih dari 61.000 warga Palestina dilaporkan tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Blokade Israel selama lima bulan terakhir telah menyebabkan kelaparan meluas di Gaza, dengan jutaan warga hidup dalam kondisi yang semakin memburuk. (*)
