Oleh Zulfahmi Yasir Yunan | Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta
UNTUK merayakan ulang tahun ke-80 Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemangku kepentingan transportasi Jabodetabek telah menetapkan tarif spesial sebesar Rp80. Tarif ini berlaku pada 17 Agustus 2025 untuk semua jenis moda transportasi seperti TransJakarta, MRT, LRT Jakarta, KRL Commuter Line, dan angkutan pengumpan lainnya.
Kebijakan ini rasamya lebih dari penghargaan atas usia kemerdekaan Indonesia. Ada pesan penting di dalamnya, yaitu hak atas mobilitas sebagai bagian hak kemerdekaan yang harus dijamin negara. Transportasi publik harus menjadi fondasi bagi kota yang adil, inklusif, dan berwawasan lingkungan.
Bagi banyak orang, pengeluaran untuk transportasi sehari-hari bisa mencapai 20–30 persen dari penghasilan mereka. Oleh karena itu, tarif Rp80 di Hari Kemerdekaan menjadi langkah nyata negara dalam membantu meringankan beban tersebut, meski hanya selama satu hari. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi masyarakat, terutama mereka yang jarang menggunakan transportasi umum, untuk mencoba kembali moda transportasi masal, yang sering dianggap tidak nyaman atau kurang efisien.
Jika pengalaman mereka positif, hal ini dapat menjadi titik perubahan dalam meningkatkan kepercayaan dan cara berpindah masyarakat.
Uji Kapasitas Sistem Transportasi
Tarif yang rendah berpotensi mendorong lonjakan penumpang yang signifikan. Oleh karena itu, kebijakan ini juga menjadi kesempatan untuk menguji kesiapan dan kapasitas sistem transportasi Jabodetabek. Penambahan armada, kesiapan petugas, dan penyampaian informasi perjalanan yang tepat menjadi aspek penting untuk memastikan kelancaran operasional di hari tersebut.
Jika manajemen berjalan dengan baik, ini akan menunjukkan bahwa sistem transportasi publik di ibu kota dan sekitarnya sudah siap untuk integrasi yang lebih luas. Sebaliknya, jika terjadi kekacauan, itu menjadi indikasi untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam.
Tarif Rp80 seharusnya tidak hanya menjadi sebuah seremoni tahunan. Ini bisa menjadi langkah awal menuju kebijakan tarif yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memikirkan skema subsidi yang permanen bagi kelompok rentan, seperti pelajar, orang tua, penyandang disabilitas, dan pekerja informal.
Selain itu, penting untuk mempercepat integrasi tarif antar moda agar masyarakat tidak dibebani biaya saat berpindah kendaraan.
Investasi Sosial dan Ekologis
Integrasi moda transportasi, termasuk di dalamnya urusan tarif, mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan transportasi publik dengan tarif terjangkau secara lebih luas tentu akan mengurangi kebergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dengan begitu kemacetan serta konsumsi energi fosil dan emisi karbon yang dihasilkannya dapat terus berkurang.
Tarif Rp80 di Hari Kemerdekaan adalah sebuah kebijakan sederhana yang dapat membuat dampak besar. Sebuah investasi jangka panjang demi kualitas hidup di kota dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, menunjukkan kehadiran nyata negara untuk menjamin hak-hak dasar warganya.
Jika semangat ini dipertahankan, bukanlah hal mustahil kita akan memilki sistem transportasi publik yang membanggakan, terjangkau, terintegrasi, dan benar-benar inklusif. Bukan hanya pada 17 Agustus, tetapi setiap hari. (*)
